Berikut Daftar Libur Akhir Tahun 2020 dan Cuti Bersama Terbaru Setelah Dipangkas

Desember 2020 – Pemerintah secara resmi telah memangkas libur akhir tahun sebanyak tiga hari. Berikut daftar libur akhir tahun 2020 dan cuti bersama terbaru setelah dipangkas.

Keputusan pemangkasan itu diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Selasa (1/12/2020).

“Dengan demikian, maka secara teknis ada pengurangan libur dan cuti bersama ini sebanyak 3 hari, yaitu 28, 29, 30,” kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).

“Adapun liburnya, mulai 24 sampai 27 Desember adalah libur Natal. 24 Desember itu cuti bersama Natal, 25 itu Natalnya, dan 26 itu hari Sabtu, 27 itu hari Minggu,” tutut Muhadjir.

Sementara yang sebelumnya pengganti cuti bersama 2020 Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di tanggal 28, 29, 30 Desember tidak libur.

Baru kemudian 31 Desember adalah libur pengganti Idul Fitri, dan kemudian 1 januari karena Tahun Baru.

Jika dirinci, akan ada lima hari libur di bulan akhir tahun ini:

  • Rabu, 9 Desember 2020: Pilkada serentak 2020
  • Kamis, 24 Desember 2020: Cuti Bersama Hari Raya Natal
  • Jumat, 25 Desember 2020: Libur Nasional Hari Raya Natal
  • Sabtu, 26 Desember 2020: akhir pekan
  • Minggu, 27 Desember 2020: akhir pekan
  • Kamis, 31 Desember 2020: Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
  • Jumat, 1 Januari 2021: Libur Nasional Tahun Baru 2021 Masehi

Baca juga: Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN Desember 2020

Dikutip dari Tribunnews.com, Muhadjir Effendy mengatakan, rencana pengurangan libur akhir tahun telah dibicarakan dengan para pejabat terkait dan para pimpinan daerah.

“Sudah otomatis karena kemarin waktu rapat tingkat menteri dihadiri Pak Mendagri dan bertanggung jawab nanti berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Muhadjir mengaku, belum lama ini pihaknya telah mengundang Menpan RB, karena membawahi ASN, dan Menaker karena itu membawahi karyawan dan pegawai swasta.

Hal itu untuk memudahkan koordinasi dengan para pekerja BUMN maupun swasta.

“Saya juga sudah kontak Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena nanti berkaitan dengan pegawai-pegawai di BUMN,” ucapnya.

Selain itu, terkait transaksi keuangan di masa libur akhir tahun, Muhadjir mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

“Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua OJK karena itu berkaitan dengan masalah transaksi-transaksi keuangan,” ucapnya.

“Jadi sebetulnya sudah mapan sudah kita hitung, makanya Presiden minta beberapa kali ditunda itu karena selalu ditanya oleh Presiden saya sudah berkoordinasi belum dengan kementerian-kementerian terkait. Sehingga diupayakan tidak ada kegaduhan dengan pengurangan itu,” pungkasnya.

Baca juga: Akhirnya Desa Fucking di Austria Berganti Nama, Setelah Jadi Bahan Lelucon

Pilkada serentak 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional.

Dikutip dari laman setkab.go.id, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 27 November 2020.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,” bunyi Diktum Kesatu Keppres tersebut.

Libur Akhir Tahun 2020 dan Cuti Bersama
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2020. (setkab)

Adapun Diktum Kedua Keppres tersebut menyatakan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 November 2020.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan proses pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2020 mulai dari produksi hingga distribusi sudah sesuai protokol kesehatan.

Anggota KPU I, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyampaikan, semua proses pengelolaan tersebut sudah dikoordinasikan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu, TNI/Polri, dan Satgas Penanganan Covid-19.

“KPU berharap masyarakat pemilih tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS, karena semua pengelolaan logistik yang dipakai dalam pemungutan suara di TPS sudah sesuai prokes,” tutur Dewa, Rabu (25/11/2020).

beritasaatini